Pertanian NTB

Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort. Rapat paripurna pengambilan keputusan Dewan tersebut berlangsung senin, 18/2-2013 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana Mataram.

Rapat yang dipimpin ketua DPRD NTB, Drs.H.Lalu Sujirman itu diawali dengan penyampian laporan Panitia khusus DPRD, terdiri dari Panitia khusus Raperda Tera/tera Ulang; Panitia Khusus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berklelanjutan dan Panitia Khusus Percepatan Pembangunan Mandalika Resort di Lombok Tengah.

Tercapainya kata sepakat terkait rancangan peraturan tersebut, tak lepas dari adanya kualitas hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta keinginan bersama untuk membangun daerah.

“Ini adalah wujud adanya kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif, dan merupakan komitmen bersama untuk terus membangun daerah tercinta (NTB) ini,“ ujar Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM saat membacakan sambutannya pada masa sidang I Tahun 2013 di hadapan legislatif, di Gedung DPRD Provinsi NTB.

Dijelaskan orang nomor dua di NTB tersebut, dibuatnya peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang adalah wujud perhatian pemerintah NTB dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan perlindungan konsumen terhadap peredaran barang.

“Adapun penetapan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sebagai upaya menjaga kelangsungan keberadaan lahan pangan produktif, serta meningkatkan ketahanan pangan di NTB,“ terang Badrul Munir.

Terakhir, Badrul Munir juga mengungkapkan harapannya, agar legislatif dan eksekutif terus membina hubungan yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. “Satu makna dari sinergitas, kebersamaan, adalah saling mengisi antara legislatif dan eksekutif dan menjalin hubungan nan harmonis, senantiasa terus kita bangun dan kita jaga, sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan good governance and clean government dan mengajak semua pihak untuk memberantas segala bentuk korupsi yang akan merusak citra NTB,“ harapnya.

Sumber: jdih

Model kawasan rumah pangan lestari (MKRPL) adalah konsep optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan aneka tanaman, ternak dan ikan dalam satu kawasan.Biodiversitasdan jumlah individu tanaman bahan pangan di lahan pekarangan selain berperan sebagai penyedia bahan pangan dan gizi rumah tangga, juga sebagai rosot gas rumah kaca secara berkelanjutan.Penelitian ini bertujuan menganalisis Biodiversitasdan jumlah individu tanaman bahan pangan yang terdapat pada lahan pekarangan dengan MKRPL di Nusa Tenggara Barat.Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, data dianalisis secara deskriptif, penentuan indeks nilai penting menggunakan rumus Shannon Wienner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks nilai penting tanaman bahan pangan yang terdapat di lahan pekarangan sempit, sedang dan luas tergolong sedang hingga tinggi, dengan nilai indeks berturut-turut 2,74; 3,31 dan 3,18. Terjadi peningkatan diversitas tanaman antara sebelum dan sesudah implementasi MKRPLsebesar 123,12%. Penambahan jenis terjadi pada tanaman sayuran daun dan buah masing-masing 100% dan 37,5%. Sedangkan penambahan jumlah terjadi pada semua jenis tanaman, masing-masing tanaman sayuran daun bertambah 584,31%, sayuran buah 138,98%, tanaman pangan 44,74%, buah-buahan 65,28% dan tanaman obat keluarga 1,32%. Jumlah tanaman pada musim hujan lebih banyak dibandingkan pada musim kemaru ataujumlah individu berkurang sebesar 52,77%.

Pengurangan terjadi pada sayuran daun 84,90%, sayuran buah 52,91% dan toga 63,79%, sedangkan tanaman pangan dan buah-buahan relatif tidak berkurang. Keanekaragaman tanaman bahan pangan di lahan pekarangan dipengaruhi oleh luas pekarangan, kondisi biofisik dan agroklimat serta sosial ekonomi rumah tangga.

Sumber: litbang
Foto: kaliasin

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mewujudkan semua agenda pembangunan sesuai dokumen perencanaan tersebut, pada tahun 2014 lalu, Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd telah mencanangkan Tahun Kerja Berkelanjutan.

“Motto Tahun Kerja Berkelanjutan ini  mengisyaratkan penting bahwa tugas dan kewenangan  Bupati Bima dan seluruh jajaran adalah mewujudkan visi Pembangunan Daerah. Oleh karena itu dengan visi ini  akan dapat dicapai dengan kerja keras dan salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Industrialisasi  Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bima,” ujar Sekda Bima Drs HM Taufik HAK M.Si, dihadapan rombongan Wantannas dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bima, baru-baru kemarin.

H Taufik menjabarkan, bila ditilik dari produksi pangan, jumlah produksi padi tahun 2014 mencapai 361.022 ton atau setara beras 196,579 ton. Dari jumlah tersebut, kabupaten Bima mengalami surplus beras 143.956 ton setelah dikurangi kebutuhan masyarakat 53.000 ton. Karena itu, dengan adanya peningkatan stok beras ini, maka produksi beras Kabupaten Bima menopang kebutuhan pangan Propinsi NTT—yaitu pada tahun 2014 DIVRE II Bulog Bima melakukan pengiriman (move) nasional sebanyak 20.000 ton ke Kupang, sehingga stok beras Kabupaten Bima sampai dengan hari ini mencapai 42.000 ton. “Ini cukup untuk kebutuhan sampai pada bulan Juni 2015 mendatang,” terangnya.

Bila dilihat dari pembangunan sektor pertanian dihadapkan pada beberapa masalah antara lain, kurangnya ketersediaan bibit padi unggul, kurang tersedia pupuk dan pestisida bersubsidi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota 20.500 ton dan jumlah ini lebih kecil dari kebutuhan petani yang mencapai 26.000 ton. “Disamping itu, masalah lain yang dihadapi petani adalah harga pupuk yang melambung di saat kebutuhan petani tinggi, sementara stok di gudang distributor tidak tersedia,” kata H Taufik.

Taufik juga melaporkan, terkait sarana dan prasarana pertanian, tingkat kerusakan irigasi yang cukup tinggi dan mencapai 45 persen. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi, ketersediaan air tidak cukup, air tidak bisa mengalir ke lahan persawahan dan tanaman rentan terhadap serangan hama.

Ia berharap, kunjungan kerja Wantannas di Kabupaten Bima ini dapat  melaporkan dan menyampaikan potensi dan proposal Kabupaten Bima dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional kepada Presiden dan Wakil Presiden sehingga cita-cita peningkatan 20 persen produktifikas pangan Kabupaten Bima tercapai dengan sukses.

Sekretaris  Jenderal Wantannas RI Letjen Waris mengatakan, kunjungannya ini, selain silaturahim  juga dalam rangka ingin melihat dari dekat pertanian di wilayah Kabupaten Bima yang visinya selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam rangka peningkatan swasembada dan ketahanan pangan.
Letjen Waris menjelaskan, tim juga akan turun ke centra pertanian untuk melihat dari dekat kondisi infrastruktur dan melakukan pengambilan sampel untuk selanjutnya melaporkan hasil pemantauan  kepada  Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) tersebut, dipimpin Letnan Jenderal TNI Waris dan anggota Komisi I DPR RI H Syafrudin ST (Fraksi PAN) didampingi beberapa petinggi Wantannas Brigadir Jenderal Widodo, Laksamana Madya Eko Jalma, DR Sajoli,  Kolonel Waru Safiah dan Tantowi.

Sumber: kampung

Panen perdana holtukultura di lahan kleompok tani estfet hidup di hadiri oleh Bupati sumbawa barat, pemda dan petani holtikultura se kecamatan taliwang, kegiatan panen raya yang di sponsori oleh PT east west seed indonesia, Bupati sumbawa barat menyambut gembira semangat petani yng brgerak di bidang holtikultur, karena kebutahan dan peluang pasar untuk holti masih trbuka luas di kabupaten sumbawa barat.

Petani yang membutuhkan bimbingan dan arah tentang pertanian holti akan di diberikan oleh penyuluh dan pendamping perusahan panah merah, dukungan pemerintah juga diberikan dengan di sediakanya pinjaman modal usaha bagi petani holtikultura dengan hanya mengembalikan modal usaha karena pemerintah memberikan bantuan subsidi bungan pinjaman.
Paradikma petani harus dirubah dari petani menjadi usaha tani sehingga paradikma pertanianya memperhatikan kebutuhn pasar.

Sumber: sriastuti

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman  menegaskan bahwa pemerintah fokus dalam merealisasikan swasembada jagung. Hal ini mengingat  jagung menjadi komoditas strategis setelah padi. Peranan jagung penting dalam mendukung industri pangan dan pakan di Indonesia.

"Hingga saat ini impor jagung telah terealisasi 60%  sehingga kedepan dapat mencapai swasembada," ujar Mentan pada Panen Raya Jagung di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Sabtu (20/8).

Melihat potensi yang besar dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penghasil jagung, Mentan menetapkan kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima menjadi Lumbung Pangan Jagung. Hal ini juga membuat Mentan membantu pengembangan 400 ribu hektar jagung berupa benih dan pupuk.

"NTB kita jadikan lumbung pangan Jagung, kita fokus dengan Sumbawa. Bima dan Dompu. Dan kita minta, dua kali lipat (produksi) tanaman jagung di tahun 2017 untuk ketiga daerah tersebut," tegas Mentan saat memberikan sambutannya.

Berdasarkan data UPSUS Jagung, realisasi areal jagung di Kabupaten Sumbawa terdapat luasan sebanyak 75.407 ha, Dompu 34.042 ha, Bima 29.980 ha, yang semuanya terdapat di pulau Sumbawa, dan terdapat satu potensi daerah di pulau Lombok yang berada di Lombok Timur sebanyak 23.925 ha. Perkembangan areal jagung NTB terus meningkat berdasar data BPS sampai April realisasi mencapai 130.617 ha atau 74,98%. Bila ditambahkan dengan data Rekapitulasi tingkat Kabupaten/ Kota (RKSP) sampai Juli, maka realisasi tanam jagung NTB mencapai 194.071 ha atau mencapai 111,40% dari target 174.211 hektar.

Untuk merealisasikan swasembada tersebut, Mentan menargetkan perluasan areal jagung melalui integrasi dengan tanaman perkebunan maupun tanaman hutan.

Untuk mendorong terus peningkatan areal jagung, pemerintah memberikan berbagai insentif dan bantuan termasuk kebijakan harga.

"Harga jagung dijamin oleh pemerintah dengan Perpres Rp.3.150 /Kg," tegas Mentan didepan masyarakat Sumbawa.

Hadir pada acara tersebut, Asisten Teritorial TNI-AD, Wakil Gurbenur NTB, Bupati Sumbawa, Bupati Bima, Wakil Bupati Sumbawa, berserta unsur Muspida daerah tersebut.

Sumber: pertanian

Pertanian identik dengan pekerjaan orang orang tua, yang renta dan tak memiliki pilihan pekerjaan yang lain, sementara para pemuda lebih memilih pekerjaan yang lain yang menurut mereka lebih menjanjikan dan bergensi. Dari cerita kebanyakan tentang profil petani yang ada di Indoneisa adaalah petani yang tak berdaya dan sering di berdayakan melalui beberapa program baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Namun dalam kenyataanya masih banyak petani yang hidup dibawah garis kemiskinan. Belum lagi permasalah dengan kekeringan, hujan yang berlebih, cuaca yang tidak menentu dan berbagai serangan hama penyakit.

Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar, infrastruktur pertanian yang kurang memadai, organisasi petani dan kualitas sumberdaya manusia yang lemah, masih rendahnya dukungan kelembagaan dan manajemen pengelolaan pertanian yang belum mengarah ke kaidah bisnis, telah mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis, karena belum mampu memberikan jaminan sebagai sumber pendapatan untuk hidup secara layak.

Segala permasalahan yang dialami petani dalam usaha taninya dan bidang pertanian dalam konteks pembangunannya, setidaknya dapat dicarikan jalan keluar melalui upaya pencapaian 6 tujuan pembangunan pertanian.

Untuk itu, beberapa peran yang dapat diambil oleh para pemuda antara lain adalah :

1. Mengambil peran besar dalam proses pembuatan kebijakan sektor pertanian
Kebijakan-kebijakan pertanian yang dihasilkan oleh Pemerintah ataupun oleh Pemerintah dan DPR perlu mendapat masukan dan pengawalan yang kritis dan konstrkutif dari para pemuda yang reformis. Pada fase inilah, para pemuda dapat mengeluarkan gagasan-gagasan cemerlangnya guna kemajuan petani dan pertanian Indonesia.
Namun demikian, seyogyanya perlu ada pengetahuan dan pemahaman yang cukup mendalam dan komprehensif terkait kondisi riil pertanian dengan segala permasalahannya serta dengan formulasi jalan keluarnya. Jangan sampai, para pemuda yang memiliki idealisme dan kekuatan cara berpikir tidak mampu mengoptimalkan apa yang mereka miliki untuk peka terhadap permasalahan yang terjadi. Apabila para pemuda memiliki pengetahuan yang mendalam dan punya data-data empirik, tentunya akan sangat bermanfaat bagi pembuatan kebijakan di sektor pertanian.
Peran besar tersebut tidak hanya berlaku di tataran nasional. Peran yang sama juga bisa diberikan dalam tataran lokal kewilayahan, terutama di era otonomi daerah. Untuk daerah-daerah agribisnis, para pemuda diharapkan kritis memberikan masukan penting bagi Pemerintah Daerah. Keberpihakan Pemerintah Daerah, baik dalam konteks kebijakan ataupun alokasi anggaran untuk sektor pertanian perlu dikritisi secara cerdas. Adalah hal yang tidak logis apabila sebagian besar penduduk hidup dari pertanian dan sebagian besar wilayahnya juga wilayah pertanian, namun alokasi anggarannya sangat kecil dibanding sektor yang lain. Membangun pertanian dengan mengentaskan kemiskinan petani – yang notabene bagian penduduk terbesar – adalah sama dengan menyelesaikan sebagian besar masalah yang kita hadapi.

2. Melakukan pengawasan terhadap program-program pertanian
Peran penting tidak hanya berhenti dalam kontribusi pemikiran kebijakan. Satu hal yang juga mendesak adalah bagaimana agar program yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Banyak program pemberdayaan petani ataupun bantuan untuk petani ternyata tidak dinikmati oleh petani.

Kenapa hal tersebut terjadi? Setidaknya, kita dapat melihat bahwa proses pengawasan yang wewenangnya diberikan kepada daerah melalui pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak berjalan optimal. Disinilah peran pemuda dapat diberikan untuk menambal lemahnya sistem pengawasan tersebut.

3. Melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani
Pemuda pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Keberadaan pemuda di tengah masyarakat setidaknya dapat memberikan peluang pemberdayaan bagi masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah.

Salah satu hal yang dapat diberikan dalam konteks pencerdasan, pendampingan, dan pemberdayaan petani adalah dengan turut serta membangun kelembagaan petani. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pengembangan kelembagaan petani cenderung tidak berlangsung lestari karena pengembangan kelembagaan tersebut tidak secara konsisten disertai dengan pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.

Pemberdayaan petani perlu dilakukan melalui penciptaan iklim kondusif yang memungkinkan petani berkembang, memperkuat potensi dan daya saing yang dimiliki petani, dan memberikan perlindungan yang secukupnya. Untuk itu, pemberdayaan petani merupakan proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani (pelaku usaha pertanian). Sasaran pemberdayaan adalah meningkatnya kemampuan petani (pelaku usaha pertanian) untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses terhadap sumberdaya lahan, air, alat dan mesin pertanian, permodalan, teknologi dan informasi usaha/pasar.

4. Memberikan advokasi-advokasi pertanian
Ketidakberdayaan petani menghadapi sistem yang tidak menguntungkan perlu mendapat pendampingan dari para pemuda. Ketidakberdayaan mereka menghadapi sistem ijon, rentenir, ataupun ketidakberdayaan menghadapi tengkulak ataupun pedagang dapat dijadikan wahana para pemuda untuk memberikan kontribusinya.
Contoh adalah advokasi petani tembakau yanga ada di Pulau Lombok. Kelemahan posisi petani tembakau dalam penentuan greade kwalitas daun tembakaunya oleh pihak pabrik tentunya dapat diminimalisisr oleh lembaga pemuda. Para pemuda dapat berperan dalam pengawasan penentuan penentuan greade kwalitas tembakau yang transparan dan jujur. Apabila ini dilakukan, nilai kerugian yang dialami petani akibat penentuan greade daun tembakau yang dinilai kurang tepat dapat dikurangi.

5. Menjadi SDM pembangunan pertanian
Saat ini banyak pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita berkiprah diluar sektor pertanian. Tentunya, hal tersebut adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun demikian, setidaknya masih diperlukan para pemuda yang memiliki komitmen utnuk terjun membangun sektor pertanian.
     
Tren resesi dunia yang mengarah pada krisis pangan dan energi setidaknya akan menjadi peluang besar bagi tumbuhnya usaha tani atau usaha sektor pertanian. Apabila para pemuda yang memeiliki kekuatan dan semangat yang tinggi terjun ke dunia pertanian, tentunya negara ini masih punya harapan untuk melihat naiknya kesejahteraan petani Indonesia. Dengan pengelolaan dan manajemen yang baik usaha agribisnis pertanian yang dikelola pemuda tentnya akan dapat berkembangan dengan baik. Media pemasaran yang tidak hanya dilaukan secara koknvensional namuan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media online yang ada.

Tidak sedikit saat ini pemuda yang sukses di usia muda yang bergerak di bidang pertanian. Dukungan pemerintah dalam menumbuh kembangakan petani muda dalam berbagai program kewirausahaan pemuda dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agribisnis pertanian. Peluang yang ada dan kesempatan yang terbuka luas seharusnya menjadi mortivasi bagai pemuda untuk melakukan kegiatan agribisnis pertanian, SALAM SUKSES PEMUDA TANI PERTANIAN INDONESIA.

Sumber: sriastuti

Dalam mendukung swasembada pangan dengan tujuh komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, tebu dan kerbau di Prov. NTB. Dilakukan pertemuan workshop komunkasi, koordinasi dan diseminasi inovasi pertanian tingkat Provinsi oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB yang melibatkan berbagai unsur Dinas/Badan Instansi Lingkup Prov.(Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Bakorluh NTB), Fakultas Pertanian Unram, Babinsa serta Penyuluh Prov. Baik BPTP dan Bakorluh di Aula Balai Diklat Pertanian Narmada Kab. Lombok Barat (28/03/2016).

Dengan tugas pokok dalam melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian yang tepat sesuai spesifik lokasi. Pertemuan ini merupakan sebagai bentuk langkah awal dalam menyamakan presepsi dalam pengembangan pertanian secara umum di NTB khususnya pada tujuh komoditi padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, tebu dan kerbau ungkap Kepala BPTP NTB Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP saat membuka acara workshop

Sedangkan Kepala Bakorluh Prov. NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertanian Ir. Hj. Ulayati Ali, M.Si menjelaskan bahwa segala bentuk program kegiatan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung swasembada pangan nasional kami akan mendukung sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Selain itu, dengan visi terwujudnya system penyuluhan yang inovatif dan partisipatif bahwa petugas penyuluh pertanian dilapangan berjumlah sekitar 1295 penyuluh terdiri dari 772 penyuluh PNS dan 572 penyuluh THL-TBPP tersebar di NTB. Sehingga koordinasi, integrasi, singkronisasi lintas sektor dalam optimalisasi partisipasi masyarakat dari berbagai unsur sangat diperlukan dan penting.

Program kegiatan pada bidang pertanian Bakorluh Prov. NTB mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan petani, kegiatan pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan seperti penyuluhan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, demplot, temu teknis,latihan kunjungan dan monev BP3K, demplot komoditas alternative tembakau, sosialisasi teknologi jarwo, magang, peningkatan kapasistas penyuluh/THL-TBPP dan sebagainya.

Penyampaian program kegiatan dilakukan oleh Dinas Pertanian Prov. NTB, Dinas Perkebunan Prov. NTB, Dinas Peternakan Prov. NTB dan Badan Ketahanan Pangan Prov. NTB dalam mendukung program inovasi untuk kemandirian petani di NTB.

Sumber: bakorluh