Pertanian NTB

Anggota Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Manja Sus mengatakan, hingga kini masih banyak warga Kabupaten Sumbawa yang tidak memiliki sawahb garapan atau lahan pertanian, guna meningkatkan kesejahteraannnya.

“Sehingga mereka kebanyakan sebagai petani penggarap, sementara luas areal tanah di Kabupaten Sumbawa melebihi areal tanah di Pulau Lombok,” katanya di Mataram.

Untuk itu, kata politisi dari Fraksi Partai Golkar, seharusnya pemerintah segera membagikan tanah tersebut ketimbang terlantar begitu saja atau mubazir, bahkan ratusan hektare tanah di Kabupaten Sumbawa diterlantarkan oleh investor.

Investor membeli tanah ratusan hektare dengan alasan untuk investasi guna membangun berbagai sarana termasuk perhotelan, namun ternyata setelah tanah tersebut dibebaskan, bertahun-tahun tidak digubris.

Manja Sus yang dilantik sebagai anggota DPRD NTB Pengganti Antara Waktu (PAW) pada 15 Nopember 2013 itu mengatakan, jika tanah tersebut dibagikan kepada rakyat miskin untuk digarap baik sebagai lahan pertanian, peternakan maupun perkebunan, maka manfaatnya akan lebih besar.

Dalam memberikan tanah kepada masyarakat pemerintah harus menyertakan dengan sertifikat, sehingga tanah tersebut memiliki kekuatan hukun, sebab ada program pemerintah dalam hal ini adalah Prona.

Dikatakan, Komisi I DPRD NTB menangani berbagai bidang seperti bidang perizinan pertanahan, pemerintahan umum, hukum, keamanan, ketertiban, sosial politik, komimfo dan pers, kepegawaian, Sospol dan organisasi kemasyarakatan serta Pemilu dan Pemilukada.

Berbicara tentang Pemilu yang kini sudah ambang pintu, dia menjelaskan, untuk meraih suara terbanyak atau simpati dari masyarakat tidak perlu menghalalkan segala cara, sebab semua itu akan membawa mudarat dikemudian hari.

Disamping itu, kita hindari yang namanya politik uang, karena hal ini kurang mendidik kepada masyarakat sementara para elit poltik tidak perlu n memanas-manasi atau mengompori masyarakat, sehingga terjadi perpecahan.

Menjawab pertanyaan, apakah masih ada gara-gara beda berdera atau partai lalu terjadi perpecahan diantara warga, dia menjawab masih, namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tingkat kesadaran politik masyarakat kini mulai meningkat.

“Yang membuat masyarakat terpecah belah terkadang dalam membuat sepanduk bunyinya sangat ekstrim, misalnya “Anda Telah Masuk Dikawasan Pendudkung Caleg H Baderun dan lainnya,” kata Manja Sus yang kini ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB Pemilu 2014 dari dapil empat yang meliputi Alas barat, Alas, Bueh dan Utan Rhee.

Yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini adalah subsidi, seperti subsisi untuk warga miskin, nelayan, jompo, petani dan tukang ojek dan kusir cidomo.

Untuk nelayan dalam memberikan subsidi tidak perlu dengan uang, tapi diberikan jaring, sampan dan mesih, untuk pengojek diberikan ban sepeda motor, kusir cidomo juga diberikan ban.

“Untuk subsidi ban cindomo tersebut sekali diberikan bisa bertahan hingga lima tahun, sementara untuk petani diberikan alat membaja hend traktor, dengan demikian mereka akan lebih sejahtera dan saya akan perjuangkan itu,” tegasnya.

Politisi Jalan Udayana yang berambut gondrong tersebut lahir pada 15 Agustus 1945 di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan selalu menjadi perhatian baik para anggota dewan maupun undangan saat bertugas menyampaikan pemandangan fraksi pada sidang paripurna dewan.

Sumber: gaungntb

Penyerahan buku Budidaya Kedelai di Berbagai Agroekosistem oleh Herdina Pratiwi (kiri), peserta Diklat Penyuluh Pertanian se NTB (tengah), penyerahan buku Hama dan Penyakit Kedelai oleh Alfi Inayati (kanan).

 Produksi kedelai dalam negeri, hingga tahun 2015 yang lalu baru dapat memenuhi kebutuhan nasional sekitar 40%, yang disebabkan oleh kurangnya luas areal panen dan produktivitas yang masih jauh dibawah potensi varietas yang ditanam.

Untuk meningkatkan produksi kedelai melalui intensifikasi dan perluasan areal panen, kita mempunyai beragam jenis lahan dan varietas yang bila dapat dimanfaatkan dengan optimal yang akan mampu meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada.

Berbagai jenis lahan yang tersedia untuk pengembangaan kedelai diantaranya adalah lahan sawah, tegal, kering beriklim kering, kering masam, pasang surut, dan perkebunan muda. Untuk mencapai swasembada kedelai, luas areal panen kedelai yang kini hanya sekitar 700 ribu ha perlu diperluas hingga dapat mencapai sekitar 1,5 juta ha, dengan tingkat produktivitas 1,75 t/ha.

Luas lahan kedelai di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 6 tahun terakhir (2008−2014) relatif stabil yaitu antara 70.000 ha sampai 85.000 ha dengan produksi berkisar 90.000 ton. Varietas yang banyak digunakan di NTB adalah Anjasmoro, Burangrang dan Wilis. Rencana pengembangan kedelai nasional dilaksanakan di NTB. Untuk meningkatkan produktivitas dan produksi kedelai di NTB, pada tahun 2016 direncanakan luas tanam 86.494 ha, luas panen 82.375 ha ,dengan tingkat produktivitas 19,19 kw/ha dan produksi 158.043 ton.

Upaya pencapaian target peningkatan produktivitas tanaman kedelai cukup berat, dan oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengadakan pelatihan Peningkatan Produksi Kedelai bagi penyuluh pertanian se Provinsi NTB.

Pelatihan diselenggarakan di Balai Diklat Pertanian Provinsi NTB pada tanggal 19‒25 Juli 2016, pelatihan diikuti oleh 30 orang penyuluh pertanian se Provinsi NTB.

Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) mendapat suatu kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi nara sumber dalam acara pelatihan tersebut, dengan materi “Budidaya Kedelai Spesifik Lokasi di Lahan Sawah dan Lahan Kering”.

Sebagai narasumber dipercayakan kepada peneliti muda Balitkabi Herdina Pratiwi, S.P., M.P. (peneliti budidaya kedelai), Alfi Inayati, S.P., M.P. (peneliti hama dan penyakit), yang didampingi Koordinator Penelitian Komoditas Kedelai Prof. Dr. Marwoto.

Pada kesempatan ini Tim Balitkabi menyerahkan file draft brosur Budidaya Kedelai di Lahan Sawah dan Budidaya Kedelai di Lahan Kering kepada Kepala Balai Diklat Pertanian Provinsi NTB untuk dikoreksi dan diperbanyak sebagai bahan penyuluhan.

Disamping itu, kepada para penyuluh peserta pelatihan dibagikan buku: (1) Budidaya Kedelai di Berbagai Agroekosistem, (2) Identifikasi Hama, Penyakit dan Kahat Hara pada Tanaman Kedelai dan Cara Pengendaliannya, dan (3) Prinsip-prinsip Produksi Benih Kedelai.

Peneliti Muda Balitkabi sebagai nara sumber Budidaya Kedelai di Pelatihan Diklat Penyuluh di Balai Diklat Pertanian di Nusa Tenggara Barat.

Sumber: balitkabi

Sejahtera dan bahagia adalah tujuan hidup yang tak pernah lepas dari manusia. Hal itu pula yang menjadi cita dan asa dari para petani. Dalam rangka memenuhi keinginan menjadi sejahtera dan bahagia, petani melakukan aktifitasnya sebagai petani, baik secara konvensional, semi modern bahkan sampai ke tingkat modern.

Dalam rangka mengelola lahan, sudah tidak diragukan lagi bahwa petani memiliki kemampuan, ditambah lagi dengan adanya petugas penyuluh lapangan (PPL) yang memiliki kompetensi yang cukup dalam membimbing petani. Namun, kecukupan ilmu para PPL belum dapat tersalurkan secara murni sehingga kemampuan petani menjadi lebih meningkat ke arah kepiawaian. Meskipun demikian bukan berarti PPL tidak memiliki hasil, tapi masih butuh metode dan energy untuk menjadikan petani mandiri sehingga mampu merajut asa menggapai cita menjadi sejahtera dan bahagia.

Dalam berbagai penyuluhan disampaikan bahwa tanaman jagung dapat membawa petani menuju kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut, sehingga petani secara sadar melaksanakan apa yang telah disarankan dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Hasil tanaman jagung para petani sudah hampir mencapai nilai sempurna, karena rata-rata petani sudah mampu menghasilkan jagung > dari 8 ton per hektar. Sungguh mengejutkan, para petani merasa bangga dan mendapatkan kepuasan sementara. Tapi, lagi-lagi asa dan cita petani akan menjadi pupus tatkala para pembeli datang dan menawar hasil jagung dari para petani.

Tanpa disangka dan diduga-duga harga yang ditawarkan oleh pembeli berkisar antara Rp. 1.800,- sampai Rp. 2.400,- per kilogram. Harga yang sungguh jauh dari perkiraan, tahun lalu kisaran harganya antara Rp. 2.200,- sampai Rp. 2.800,- per kilogramnya.
Kalau kita menghitung nilai ekonominya maka didapatkan Break Event Point (BEP) atau nilai balik modal dalam pertanian tanaman jagung adalah :
Sewa lahan
Rp 1,000,000

Pembersihan lahan
Rp 750,000

Herbisida 1
Rp 200,000

Bibit
Rp 1,600,000

ZPT
Rp 170,000

Penanaman
Rp 800,000

Pupuk dasar
Rp 200,000

Herbisida 2 Selektif
Rp 330,000

Pupuk susulan 1
Rp 200,000

Insektisida, pestisida, fungisida
Rp 120,000

Pupuk susulan 2
Rp 300,000

Herbisida 3
Rp 120,000

Ongkos pemupukan dan penyemprotan
Rp 500,000

Pemanenan
Rp 2,000,000

Bunga pinjam modal
Rp 560,000

BEP
Rp 8,850,000

Rata-rata nilai jual
Rp 2,100,000

Rata-rata hasil (Ton) 8
Hasil jual Rp 16,800,000
Sisa penjualan Rp 7,950,000
Penghasilan per bulan (6 bln) Rp 1,325,000

Belum lagi ditambah dengan penyusutan peralatan.
Maka dapat disimpulkan dengan nilai penghasilan tersebut petani belum mampu meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap nilai jual hasil pertanian tersebut.

Sumber: haqqussamawa
Foto: kabarsumbawa

Nusa Tenggara Barat memiliki lahan kering sekitar 1,8 juta ha, tetapi yang baru dimanfaatkan sebesar 30%. Jagung merupakan tanaman yang cukup adaptif dikembangkan di lahan kering namun produktivitas beberapa varietas jagung komposit berpengairan sprinkler sebagai pakan dan pangan yang ditanam pada musim kemarau.

Penelitian dilakukan di lahan petani yang ditata dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok menggunakan enam varietas jagung (Srikandi Putih, Srikandi Kuning, Lagaligo, Lamuru, Anoman dan Arjuna) yang diulang tiga kali. Parameter agronomi yang diamati selanjutnya dianalisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA) dan analisis ekonomi.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa varietas berpengaruh nyata terhadap tinggi ranaman, tinggi letas tongkol dan hasil biji, sedangkan jumlah tanaman panen, jumlah tongkol panen dan  redemen biji tidak dipengaruhi secara nyata oleh varietas. Varietas Lamuru memiliki hasil tertinggi yaitu 8,266 t/ha, kemudian diikuti oleh varietas Arjuna sebesar 7,540 t/ha, sedangkan terendah dihasilkan oleh varietas Lagaligo sebesar 6,117 t/ha. Daya dukung biomas jagung terhadap pakan ternak sapi Bali di lokasi pengkajian melebihi dari jumlah sapi yang dipelihara petani saat ini (2 ekor).

Daya dukung biomas jagung yang tertinggi diperoleh pada varietas jagung Lagaligo (tanpa tongkol) namun hasilnya rendah dengan diikuti oleh varietas Srikandi Kuning, Lamuru dan Anoman dan yang paling rendah adalah varietas Srikandi Putih dan Arjuna. Berdasarkan hasil penelitian ini, varietas yang dianjurkan untuk ditanam pada lahan kering iklim kering berpengairan sprinkler adalah Lamuru atau Srikandi Kuning.

Sumber: litbang
Foto: tipspetani

Dalam tiga tahun terakhir, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (BPTP NTB) telah mengembangkan kajian usahatani Ayam Kampung Unggul Badan Litbangtan (ayam KUB). Kegiatan pengembangan ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem usahatani ayam KUB secara berkelanjutan dalam mendukung program pengembangan “Kampung Ternak Unggas di NTB.”

Salah satu kegiatan pengembangan ayam KUB ini telah belangsung sekitar  hampir satu tahun  di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka menyebar luaskan informasi hasil pengkajian ini kepada masyarakat yang lebih luas, BPTP NTB menyelenggarakan Temu Lapang Pengembangan ayam KUB pada hari Selasa (29/11/2016) di pondok pertemuan kelompok tani Tiu jati, Dusun Jero Bunut, Desa Truwai, Kec.Pujut, Kab. Lombok Tengah.  Peserta yang hadir dalam acara temu lapang  berjumlah 95 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Budidaya dan  Produksi Ternak yang mewakili  Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Kepala Bidang Produksi Ternak yang mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah, Bapeluh Kabupaten Lombok Tengah, Kepala BP3K dan penyuluh di 4 (empat) kecamatan di Kab.Lombok Tengah, Dandim Kecamatan Pujut, Kepala Desa Truwai, Kepala Dusun Jero Bunut dan   2 (dua) kelompok peternak kooperator (Kelompok Tui Jati) dan (Kelompok Muamalat)  serta  ketua kelompok peternak ayam yang berada di sekitar Desa Truwai,

Acara diawali dengan  sambutan oleh Kepala BPTP NTB yang diwakili oleh Ir. M.Sofyan Souri  yang menyampaikan bahwa  peluang usaha ayam kampung cukup besar, mengingat adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan kuliner “Ayam Taliwang”.  Kuliner ini sudah dikenal secara Nasional maupun Internasional terutama oleh orang-orang yang pernah berwisata ke NTB. Lebih lanjut disampaikan bahwa  Pulau Lombok telah dikukuhkan sebagai destinasi Wisata Halal dalam lingkup Internasional yang membawa pengaruh positif terhadap pertambahan jumlah wisatawan manca Negara. Sehingga diharapkan ke depan Kelompok Tui Jati dan Kelompok Muamalat bersama para anggoatanya dapat terus mengembangkan usaha ayam kampung untuk memanfaatkan peluang pasar ini.  Di samping itu diharapkan kelompok-kelompok ini dapat menjadi tempat belajar bagi kelompok peternak lainnya, sehingga dapat menginformasikan teknologi pemeliharaan ayam KUB.

Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Produksi Ternak, H. Iskandar Zulkarnaen, SPt  menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara   Temu Lapang tersebut. Dalam sambutannya H. Iskandar menyampaiakan bahwa kegiatan ini merupakan aktivitas bersama antara Disnak Provinsi NTB, Distannak Kabupaten Lombok Tengah dan BPTP NTB, dengan masing-masing menjalankan tupoksinya.

Pada acara Temu Lapang ini juga diserahkan bantuan berupa satu unit mesin tetas  otomatis dengan kapasitas 480  butir berasal dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah yang diserahkan oleh Kepala Bidang Produksi Ternak,  Drh. Adjar Sapto Utomo kepada ketua kelompok Tui Jati, Bapak Sandi.

Dalam kesempatan tersebut Adjar Sapto Utomo menyampaikan  bahwa keunggulan ayam KUB adalah terutama pada pertumbuhannya sedangkan produksi telur masih berada di bawah potensi produksi ayam Arab.  Oleh karena itu peternak dapat menentukan pilihannya apakah akan memelihara ayam Arab atau ayam KUB, karena msing-masing memiliki kelebihan dan kekurangnnya.  Pada dasarnya masuknya ayam KUB bukan menjadi pesaing ayam Arab yang telah lebih dahulu dikenal oleh peternak di Teruwai, justru keberadaan ayam KUB  dapat meningkatkan potensi usaha ayam buras di desa Teruwai sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Pada akhir acara peserta temu lapang mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran terkait dengan kegiatan  temu lapang.  Beberapa pertanyaan dari  peserta temu lapang diantaranya adalah masalah bibit ayam KUB dan penyakit  yang sering menyerang ayam terutama pada saat pergantian musim. Selain itu juga  Peserta membutuhkan informasi dimana mendapatkan bibit (DOC) ayam KUB.

Sumber: litbang

Petani di kabupaten/kota di NTB terutama di Kabupaten Sumbawa kerap mengalami kekurangan pupuk. Biasanya ini terjadi saat menjelang musim tanam. Padahal pemerintah daerah melalui leading sector terkait sudah mengalokasikan pupuk namun masih saja kekurangan pupuk ini tetap terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi NTB, Ir H Mokhlis M.Si, Sabtu (4/4).

Menurut figur yang digadang menjadi calon Bupati Sumbawa ini, kekurangan pupuk yang terus terjadi disebabkan karena pemerintah daerah tidak mendesain perencanaan yang benar dan akurat mengenai potensi kebutuhan masyarakat. Saat ini Pemprov NTB mendapat subsidi pupuk sebanyak 145 ton berdasarkan kebutuhan yang disampaikan kabupaten/kota di NTB. Namun setelah dikalkulasikannya, ternyata kebutuhan pupuk untuk 10 kabupaten/kota tersebut mencapai 170 ribu ton per tahun. Artinya terjadinya kekurangan kebutuhan sekitar 25 ribu ton. Kekurangan ini telah diupayakan Distan Propinsi dengan mengusulkan tambahan ke pusat. Karena itu untuk kebutuhan pupuk ke depan, Distan NTB akan mendorong Pemda di 10 kabupaten/kota untuk mendesain perencanaan yang benar dan akurat sesuai potensi kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai terulang karena kesalahan desain perencanaan akan menyebabkan terjadinya kekurangan pupuk,” kata Haji Mokhlis—sapaan pejabat ramah ini.

Penyebab lainnya, sebut Haji Mokhlis, lambatnya permintaan. Harusnya permintaan pupuk ini harus lebih awal dari musim hujan. “Teman-teman di perusahaan pupuk sudah siap mendropingnya  asalkan permohonan kita jauh lebih awal. Kalau musim sekarang pupuk tidak ada masalah. Yang menjadi masalah saat musim hujan,” ujarnya.

Solusi lain mengatasi kekurangan pupuk terutama di Sumbawa, lanjut Mokhlis, adalah menjadikan Pelabuhan Badas sebagai pusat pendistribusian pupuk curah. Selama ini pendistribusian pupuk ke Pulau Sumbawa karena terhambat proses pengepakan (pengarungan) dan proses lainnya. Tidak jarang pengiriman melalui jalur laut selalu datang terlambat. Ia mengaku telah mengajak Dirut Pupuk Indonesia, Ir Arifin dan Dirut Pupuk Kaltim, Rianto, meninjau pelabuhan bongkar muat tersebut saat berkesempatan menghadiri Panen Raya di Desa Poto Kecamatan Moyo Utara belum lama ini. Hasil kunjungan ini, pihak pupuk tersebut menilai Pelabuhan Badas cukup memungkinkan untuk tempat tujuan pendistribusian pupuk curah. “Biar di pelabuhan ini saja proses pengarungan pupuk, kemudian disuplay ke kabupaten/kota di Pulau Sumbawa,” ungkap Mokhlis.

Sejumlah persoalan yang menjadi penyebab kekurangan pupuk di daerah harus segera diretas. Tentunya pendistribusian pupuk harus tepat waktu dan tepat jumlah. Sebab tanpa pupuk, 40 persen produksi pertanian akan menyusut.

Capai Target

Terpenuhinya kebutuhan pupuk ini sangat erat kaitannya dengan upaya Pemprov NTB untuk memenuhi target capaian 2,29 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung 1 juta ton, dan kedelai 122 ribu ton pada Tahun 2015 ini.

Haji Mokhlis mengaku optimis mampu memenuhi target tersebut. Selain kelancaran pendistribusian pupuk dengan jumlah sesuai desain perencanaan yang benar, Distan NTB memiliki berbagai program pertanian menyusul pengalokasian dana APBN sebesar Rp 500 miliar untuk para petani. Seperti program pembangunan dan pembenahan jaringan irigasi, optimasi lahan dan bantuan peralatan (mekanisasi) pertanian. Dana tersebut langsung masuk ke rekening kelompok dan dikelola sendiri oleh para petani. “Kami memiliki semua kebutuhan petani, silakan petani mengajukan kebutuhannya, insha Allah akan kami penuhi, karena kami ingin tidak ada satupun petani yang tidak tersentuh teknologi pertanian,” tandasnya.

Dinas Pertanian juga menyiapkan bantuan pendampingan dari TNI dan UNRAM. Pihaknya akan merekrut beberapa mahasiswa dan sarjana yang konsen terhadap pertanian untuk dijadikan tenaga pendamping sehingga program tersebut berjalan secara maksimal dan hasilnya sesuai harapan semua pihak.

Dana APBN Dominan untuk Sumbawa

Untuk diketahui dana APBN senilai Rp 500 miliar yang digelontorkan melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB sebagian besar dialokasikan untuk petani di Kabupaten Sumbawa yakni mencapai lebih dari Rp 120 miliar. Ini karena secara proporsional, Sumbawa memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Di samping yang alokasi dana yang besar, lanjut Haji Mokhlis, belum lama ini Sumbawa dijadikan sebagai pusat tempat  Pertemuan Koordinasi POPT-PHP se NTB dan Pemantapan Metode Pengamatan OPT dihadiri 120 orang utusan 10 kabupaten/kota di NTB. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kekeringan dan penyakit tanaman akibat hama. Pasalnya ramalan Badan Meteorology dan Geofisika (GMG) bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Untuk antisipasi penyakit dan serangan hama, Distan NTB memiliki stok obat dan alat yang cukup, serta menyiapkan pasukan yang tergabung dalam Brigade Proteksi yang siap mengatasi kondisi tersebut.

Sumber: samawarea

Perubahan paradigma sekarang ini cenderung menganggap dunia pertanian itu dunia kuno, dunia zaman dahulu kala. Sementara kalau kita melihat negara kita adalah merupakan negara berkembang dalam bidang industri pertanian tentunya semua mahasiswa yang menuntut ilmu sudah harus mendapatkan pekerjaan.

Sumbawa merupakan salah satu daratan pertanian di indonesia yang penduduknya 85% adalah petani dalam “orang tuanya saja”. Tapi apakah anak-anaknya bisa dikatakan petani, dan rill kenyataannya adalah bahwa majunya dunia pendidikan sekarang memacu keinginan masyarakat khususnya para orang tua untuk dapat menyekolakan anaknya. Tapi banyak sekarang ini pengangguran terselubung, pengangguran terselubung itu adalah remaja, putri, parubaya yang belum bekerja (bekerja di Pabrik,di Pemerintahan, Bank).

Pemuda, remaja, dan parubaya Menjadi tidak punya pekerjaan tetapi kalau ditanya pasti dijawab  “KTP saya petani” Menghilangnya Tenaga produktif pertanian dikarenakan kurangnya minat pemuda sumbawa menggeluti dunia pertanian dan sektor pertanian tidak  menjanjikan. Mari kita lihat atau kita bandingkan saja buruh tani yang umurnya 19-27 tahun sudah jarang lagi terllibat dalam kegiatan pertanian. Dan kalau kita tanya apakah mereka masih bujang,?  Jawabannya tidak” semua petani yang menggarap usaha tani di sumbawa sekarang ini sudah status berkeluarga, sesunggunya sumber daya manusia yang ada di sumbawa ini dikuasai hampir 60% oleh anak muda, remaja dan parubaya sehingga tenaga produktif (petani muda) semakin berkurang seiring dengan tingginya minat pemuda, remaja mengejar pendidikan.

Parameter berkurangnya tenaga produktif pertanian di sumbawa yaitu (1) pada musim panen padi saja, kita harus mendatangkan buruh dari wilayah lain misalnya lombok, bali dan bima (2) tanam padi juga bukan buruh asli dari daerah tersebut (3) minat pendidikan yang tinggi. Dari kondisi yang kita lihat itu apakah betul manusianya di sumbawa kurang, maka jawabannya adalah semua anak muda sumbawa tidak tertarik dengan dunia pertanian. Apa yang salah dari kondisi tersebut? Yang salah adalah orang tua yang menganut pemahaman seperti ini: “kamu jangan menjadi petani seperti saya itu bodoh” dari keadaan itu kita tahu pemahaman tersebut dapat merubah cara pandang berpikir ana-anak muda bahwa sekolah itu harus jadi polisi, dokter, pilot, guru, dan ahli pertambangan. Jadi mereka melupakan budaya dan kearipan lokal sumbawa. Kalau kita bahasakan sekarang, daerah yang hilang budayanya/degradasi yaitu Sumbawa.

Jadi permasalahannya terkait dengan berkurangnya tenaga produktif disektor pertanian atau terdegradasinya budaya kearipan lokal yang jauh dari budaya sumbawa tidak lepas juga dengan peran serta pemerintah misalnya dalam menciptakan peluang kerja dalam bidang pertanian tentunya, dengan iming-iming upah yang tinggi dan tidak kalah dengan sektor-sektor lain. Pemerintah juga harus bisa mengatur regulasi keluar masuknya produk pertanian. Bila tidak diatur regulasinya, barang yang datang dari lombok ,bima dan bali itu lebih murah dibanding produk yang dihasilkan oleh petani sumbawa, yang membuat pemuda, remaja dan parubaya tidak tertarik dengan sektor pertanian. Kalau diatur regulasinya barang masuk dari luar dan dalam daerah sumbawa, maka setiap pasar besar  akan memacu ketertarikan dalam memasarkan barang produk pertanian. Kalau tidak begitu, jelas tidak bisa.

Sebab apapun pekerjaan di sektor pertanian itu ujungnya adalah pasar. Karena benefit cos dari usaha pertanian di sumbawa sekarang ini baik itu holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan itu adalah 1 : 1 malahan masuk 1 keluar 2 bagaimana petani bisa untung dalam berusaha tani. Pemerintah harus benar-benar bisa memarking barang-barang masuk jangan sampai bebas, tapi walaupun bebas, diusahan produk itu harus berada di sumbawa misalnya gabah, produksi gabah di sumbawa selama 1 tahun bisa mencapai 1 juta ton tapi disaat sekarang (tidak musim panen) begitu kita tanya petani tentang cadangan pangan yang ada di rumahnya? Berapa kg beras saja!! gabahnya 0.0 terus yang 1 juta ton kemana? Jadi kembali ke regulasi bahwa pemerintah harus benar-benar serius menyikapi masalah pertanian di sumbawa. Dan juga dapat menarik investor sebanyak mungkin untuk dapat meningkatkan industri pertanian dari hulu sampai hilir guna memfasilitasi petani-petani sumbawa dalam melakukan usaha taninya. Dan lembaga pendidikan agar dapat berperan aktif dalam mencetuskan manusia-manusia cerdas dan  mempunyai minat tinggi dalam bidang pertanian sebagai pengelolah industri tersebut.

Sederhana berfikir, kenapa anak muda sumbawa menjauh dari dunia pertanian? Karena pertanian itu tidak menjanjikan, sementara yang dikatakan pengangguran terselubung yaitu orang yang tidak mau bekerja di sektor pertanian, mereka berpikir tentang kehidupan hari ini bukan lagi kehidupan bulan depan, kalau besok dia tidak bekerja berarti dia tidak makan sementara dunia pertanian tidak bisa demikian butuh waktu 2 bulan sampai 4 bulan. Jadi rentang waktu dari mulai usaha sampai hasil, ini yang menjadi musuh dan bumerang bagi setiap pemuda yang mau berada di dunia pertanian. Tapi banyak pemuda sumbawa yang tidak sadar bahwa semakin dia pergi dari dunia pertanian maka kebutuhan hidup semakin tinggi.

Oleh : Lutfi Ali, SP.
Koordinator Bidang Pertanian
Lembaga Lentera Samawa

Sumber: haqqussamawa
Foto: samawarea

Setelah melalui proses yang cukup panjang pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi Perda Provinsi NTB. DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Selain itu, DPRD juga mengeluarkan Surat keputusan tentang Rekomendasi percepatan pembangunan kawasan mandalika Resort. Rapat paripurna pengambilan keputusan Dewan tersebut berlangsung senin, 18/2-2013 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana Mataram.

Rapat yang dipimpin ketua DPRD NTB, Drs.H.Lalu Sujirman itu diawali dengan penyampian laporan Panitia khusus DPRD, terdiri dari Panitia khusus Raperda Tera/tera Ulang; Panitia Khusus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berklelanjutan dan Panitia Khusus Percepatan Pembangunan Mandalika Resort di Lombok Tengah.

Tercapainya kata sepakat terkait rancangan peraturan tersebut, tak lepas dari adanya kualitas hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta keinginan bersama untuk membangun daerah.

“Ini adalah wujud adanya kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif, dan merupakan komitmen bersama untuk terus membangun daerah tercinta (NTB) ini,“ ujar Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM saat membacakan sambutannya pada masa sidang I Tahun 2013 di hadapan legislatif, di Gedung DPRD Provinsi NTB.

Dijelaskan orang nomor dua di NTB tersebut, dibuatnya peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang adalah wujud perhatian pemerintah NTB dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan perlindungan konsumen terhadap peredaran barang.

“Adapun penetapan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sebagai upaya menjaga kelangsungan keberadaan lahan pangan produktif, serta meningkatkan ketahanan pangan di NTB,“ terang Badrul Munir.

Terakhir, Badrul Munir juga mengungkapkan harapannya, agar legislatif dan eksekutif terus membina hubungan yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. “Satu makna dari sinergitas, kebersamaan, adalah saling mengisi antara legislatif dan eksekutif dan menjalin hubungan nan harmonis, senantiasa terus kita bangun dan kita jaga, sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan good governance and clean government dan mengajak semua pihak untuk memberantas segala bentuk korupsi yang akan merusak citra NTB,“ harapnya.

Sumber: jdih

Model kawasan rumah pangan lestari (MKRPL) adalah konsep optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan aneka tanaman, ternak dan ikan dalam satu kawasan.Biodiversitasdan jumlah individu tanaman bahan pangan di lahan pekarangan selain berperan sebagai penyedia bahan pangan dan gizi rumah tangga, juga sebagai rosot gas rumah kaca secara berkelanjutan.Penelitian ini bertujuan menganalisis Biodiversitasdan jumlah individu tanaman bahan pangan yang terdapat pada lahan pekarangan dengan MKRPL di Nusa Tenggara Barat.Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, data dianalisis secara deskriptif, penentuan indeks nilai penting menggunakan rumus Shannon Wienner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks nilai penting tanaman bahan pangan yang terdapat di lahan pekarangan sempit, sedang dan luas tergolong sedang hingga tinggi, dengan nilai indeks berturut-turut 2,74; 3,31 dan 3,18. Terjadi peningkatan diversitas tanaman antara sebelum dan sesudah implementasi MKRPLsebesar 123,12%. Penambahan jenis terjadi pada tanaman sayuran daun dan buah masing-masing 100% dan 37,5%. Sedangkan penambahan jumlah terjadi pada semua jenis tanaman, masing-masing tanaman sayuran daun bertambah 584,31%, sayuran buah 138,98%, tanaman pangan 44,74%, buah-buahan 65,28% dan tanaman obat keluarga 1,32%. Jumlah tanaman pada musim hujan lebih banyak dibandingkan pada musim kemaru ataujumlah individu berkurang sebesar 52,77%.

Pengurangan terjadi pada sayuran daun 84,90%, sayuran buah 52,91% dan toga 63,79%, sedangkan tanaman pangan dan buah-buahan relatif tidak berkurang. Keanekaragaman tanaman bahan pangan di lahan pekarangan dipengaruhi oleh luas pekarangan, kondisi biofisik dan agroklimat serta sosial ekonomi rumah tangga.

Sumber: litbang
Foto: kaliasin

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mewujudkan semua agenda pembangunan sesuai dokumen perencanaan tersebut, pada tahun 2014 lalu, Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd telah mencanangkan Tahun Kerja Berkelanjutan.

“Motto Tahun Kerja Berkelanjutan ini  mengisyaratkan penting bahwa tugas dan kewenangan  Bupati Bima dan seluruh jajaran adalah mewujudkan visi Pembangunan Daerah. Oleh karena itu dengan visi ini  akan dapat dicapai dengan kerja keras dan salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Industrialisasi  Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bima,” ujar Sekda Bima Drs HM Taufik HAK M.Si, dihadapan rombongan Wantannas dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bima, baru-baru kemarin.

H Taufik menjabarkan, bila ditilik dari produksi pangan, jumlah produksi padi tahun 2014 mencapai 361.022 ton atau setara beras 196,579 ton. Dari jumlah tersebut, kabupaten Bima mengalami surplus beras 143.956 ton setelah dikurangi kebutuhan masyarakat 53.000 ton. Karena itu, dengan adanya peningkatan stok beras ini, maka produksi beras Kabupaten Bima menopang kebutuhan pangan Propinsi NTT—yaitu pada tahun 2014 DIVRE II Bulog Bima melakukan pengiriman (move) nasional sebanyak 20.000 ton ke Kupang, sehingga stok beras Kabupaten Bima sampai dengan hari ini mencapai 42.000 ton. “Ini cukup untuk kebutuhan sampai pada bulan Juni 2015 mendatang,” terangnya.

Bila dilihat dari pembangunan sektor pertanian dihadapkan pada beberapa masalah antara lain, kurangnya ketersediaan bibit padi unggul, kurang tersedia pupuk dan pestisida bersubsidi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota 20.500 ton dan jumlah ini lebih kecil dari kebutuhan petani yang mencapai 26.000 ton. “Disamping itu, masalah lain yang dihadapi petani adalah harga pupuk yang melambung di saat kebutuhan petani tinggi, sementara stok di gudang distributor tidak tersedia,” kata H Taufik.

Taufik juga melaporkan, terkait sarana dan prasarana pertanian, tingkat kerusakan irigasi yang cukup tinggi dan mencapai 45 persen. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi, ketersediaan air tidak cukup, air tidak bisa mengalir ke lahan persawahan dan tanaman rentan terhadap serangan hama.

Ia berharap, kunjungan kerja Wantannas di Kabupaten Bima ini dapat  melaporkan dan menyampaikan potensi dan proposal Kabupaten Bima dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional kepada Presiden dan Wakil Presiden sehingga cita-cita peningkatan 20 persen produktifikas pangan Kabupaten Bima tercapai dengan sukses.

Sekretaris  Jenderal Wantannas RI Letjen Waris mengatakan, kunjungannya ini, selain silaturahim  juga dalam rangka ingin melihat dari dekat pertanian di wilayah Kabupaten Bima yang visinya selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam rangka peningkatan swasembada dan ketahanan pangan.
Letjen Waris menjelaskan, tim juga akan turun ke centra pertanian untuk melihat dari dekat kondisi infrastruktur dan melakukan pengambilan sampel untuk selanjutnya melaporkan hasil pemantauan  kepada  Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) tersebut, dipimpin Letnan Jenderal TNI Waris dan anggota Komisi I DPR RI H Syafrudin ST (Fraksi PAN) didampingi beberapa petinggi Wantannas Brigadir Jenderal Widodo, Laksamana Madya Eko Jalma, DR Sajoli,  Kolonel Waru Safiah dan Tantowi.

Sumber: kampung

Panen perdana holtukultura di lahan kleompok tani estfet hidup di hadiri oleh Bupati sumbawa barat, pemda dan petani holtikultura se kecamatan taliwang, kegiatan panen raya yang di sponsori oleh PT east west seed indonesia, Bupati sumbawa barat menyambut gembira semangat petani yng brgerak di bidang holtikultur, karena kebutahan dan peluang pasar untuk holti masih trbuka luas di kabupaten sumbawa barat.

Petani yang membutuhkan bimbingan dan arah tentang pertanian holti akan di diberikan oleh penyuluh dan pendamping perusahan panah merah, dukungan pemerintah juga diberikan dengan di sediakanya pinjaman modal usaha bagi petani holtikultura dengan hanya mengembalikan modal usaha karena pemerintah memberikan bantuan subsidi bungan pinjaman.
Paradikma petani harus dirubah dari petani menjadi usaha tani sehingga paradikma pertanianya memperhatikan kebutuhn pasar.

Sumber: sriastuti

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman  menegaskan bahwa pemerintah fokus dalam merealisasikan swasembada jagung. Hal ini mengingat  jagung menjadi komoditas strategis setelah padi. Peranan jagung penting dalam mendukung industri pangan dan pakan di Indonesia.

"Hingga saat ini impor jagung telah terealisasi 60%  sehingga kedepan dapat mencapai swasembada," ujar Mentan pada Panen Raya Jagung di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Sabtu (20/8).

Melihat potensi yang besar dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penghasil jagung, Mentan menetapkan kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima menjadi Lumbung Pangan Jagung. Hal ini juga membuat Mentan membantu pengembangan 400 ribu hektar jagung berupa benih dan pupuk.

"NTB kita jadikan lumbung pangan Jagung, kita fokus dengan Sumbawa. Bima dan Dompu. Dan kita minta, dua kali lipat (produksi) tanaman jagung di tahun 2017 untuk ketiga daerah tersebut," tegas Mentan saat memberikan sambutannya.

Berdasarkan data UPSUS Jagung, realisasi areal jagung di Kabupaten Sumbawa terdapat luasan sebanyak 75.407 ha, Dompu 34.042 ha, Bima 29.980 ha, yang semuanya terdapat di pulau Sumbawa, dan terdapat satu potensi daerah di pulau Lombok yang berada di Lombok Timur sebanyak 23.925 ha. Perkembangan areal jagung NTB terus meningkat berdasar data BPS sampai April realisasi mencapai 130.617 ha atau 74,98%. Bila ditambahkan dengan data Rekapitulasi tingkat Kabupaten/ Kota (RKSP) sampai Juli, maka realisasi tanam jagung NTB mencapai 194.071 ha atau mencapai 111,40% dari target 174.211 hektar.

Untuk merealisasikan swasembada tersebut, Mentan menargetkan perluasan areal jagung melalui integrasi dengan tanaman perkebunan maupun tanaman hutan.

Untuk mendorong terus peningkatan areal jagung, pemerintah memberikan berbagai insentif dan bantuan termasuk kebijakan harga.

"Harga jagung dijamin oleh pemerintah dengan Perpres Rp.3.150 /Kg," tegas Mentan didepan masyarakat Sumbawa.

Hadir pada acara tersebut, Asisten Teritorial TNI-AD, Wakil Gurbenur NTB, Bupati Sumbawa, Bupati Bima, Wakil Bupati Sumbawa, berserta unsur Muspida daerah tersebut.

Sumber: pertanian

Pertanian identik dengan pekerjaan orang orang tua, yang renta dan tak memiliki pilihan pekerjaan yang lain, sementara para pemuda lebih memilih pekerjaan yang lain yang menurut mereka lebih menjanjikan dan bergensi. Dari cerita kebanyakan tentang profil petani yang ada di Indoneisa adaalah petani yang tak berdaya dan sering di berdayakan melalui beberapa program baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Namun dalam kenyataanya masih banyak petani yang hidup dibawah garis kemiskinan. Belum lagi permasalah dengan kekeringan, hujan yang berlebih, cuaca yang tidak menentu dan berbagai serangan hama penyakit.

Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar, infrastruktur pertanian yang kurang memadai, organisasi petani dan kualitas sumberdaya manusia yang lemah, masih rendahnya dukungan kelembagaan dan manajemen pengelolaan pertanian yang belum mengarah ke kaidah bisnis, telah mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis, karena belum mampu memberikan jaminan sebagai sumber pendapatan untuk hidup secara layak.

Segala permasalahan yang dialami petani dalam usaha taninya dan bidang pertanian dalam konteks pembangunannya, setidaknya dapat dicarikan jalan keluar melalui upaya pencapaian 6 tujuan pembangunan pertanian.

Untuk itu, beberapa peran yang dapat diambil oleh para pemuda antara lain adalah :

1. Mengambil peran besar dalam proses pembuatan kebijakan sektor pertanian
Kebijakan-kebijakan pertanian yang dihasilkan oleh Pemerintah ataupun oleh Pemerintah dan DPR perlu mendapat masukan dan pengawalan yang kritis dan konstrkutif dari para pemuda yang reformis. Pada fase inilah, para pemuda dapat mengeluarkan gagasan-gagasan cemerlangnya guna kemajuan petani dan pertanian Indonesia.
Namun demikian, seyogyanya perlu ada pengetahuan dan pemahaman yang cukup mendalam dan komprehensif terkait kondisi riil pertanian dengan segala permasalahannya serta dengan formulasi jalan keluarnya. Jangan sampai, para pemuda yang memiliki idealisme dan kekuatan cara berpikir tidak mampu mengoptimalkan apa yang mereka miliki untuk peka terhadap permasalahan yang terjadi. Apabila para pemuda memiliki pengetahuan yang mendalam dan punya data-data empirik, tentunya akan sangat bermanfaat bagi pembuatan kebijakan di sektor pertanian.
Peran besar tersebut tidak hanya berlaku di tataran nasional. Peran yang sama juga bisa diberikan dalam tataran lokal kewilayahan, terutama di era otonomi daerah. Untuk daerah-daerah agribisnis, para pemuda diharapkan kritis memberikan masukan penting bagi Pemerintah Daerah. Keberpihakan Pemerintah Daerah, baik dalam konteks kebijakan ataupun alokasi anggaran untuk sektor pertanian perlu dikritisi secara cerdas. Adalah hal yang tidak logis apabila sebagian besar penduduk hidup dari pertanian dan sebagian besar wilayahnya juga wilayah pertanian, namun alokasi anggarannya sangat kecil dibanding sektor yang lain. Membangun pertanian dengan mengentaskan kemiskinan petani – yang notabene bagian penduduk terbesar – adalah sama dengan menyelesaikan sebagian besar masalah yang kita hadapi.

2. Melakukan pengawasan terhadap program-program pertanian
Peran penting tidak hanya berhenti dalam kontribusi pemikiran kebijakan. Satu hal yang juga mendesak adalah bagaimana agar program yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Banyak program pemberdayaan petani ataupun bantuan untuk petani ternyata tidak dinikmati oleh petani.

Kenapa hal tersebut terjadi? Setidaknya, kita dapat melihat bahwa proses pengawasan yang wewenangnya diberikan kepada daerah melalui pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak berjalan optimal. Disinilah peran pemuda dapat diberikan untuk menambal lemahnya sistem pengawasan tersebut.

3. Melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani
Pemuda pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Keberadaan pemuda di tengah masyarakat setidaknya dapat memberikan peluang pemberdayaan bagi masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah.

Salah satu hal yang dapat diberikan dalam konteks pencerdasan, pendampingan, dan pemberdayaan petani adalah dengan turut serta membangun kelembagaan petani. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pengembangan kelembagaan petani cenderung tidak berlangsung lestari karena pengembangan kelembagaan tersebut tidak secara konsisten disertai dengan pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.

Pemberdayaan petani perlu dilakukan melalui penciptaan iklim kondusif yang memungkinkan petani berkembang, memperkuat potensi dan daya saing yang dimiliki petani, dan memberikan perlindungan yang secukupnya. Untuk itu, pemberdayaan petani merupakan proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani (pelaku usaha pertanian). Sasaran pemberdayaan adalah meningkatnya kemampuan petani (pelaku usaha pertanian) untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses terhadap sumberdaya lahan, air, alat dan mesin pertanian, permodalan, teknologi dan informasi usaha/pasar.

4. Memberikan advokasi-advokasi pertanian
Ketidakberdayaan petani menghadapi sistem yang tidak menguntungkan perlu mendapat pendampingan dari para pemuda. Ketidakberdayaan mereka menghadapi sistem ijon, rentenir, ataupun ketidakberdayaan menghadapi tengkulak ataupun pedagang dapat dijadikan wahana para pemuda untuk memberikan kontribusinya.
Contoh adalah advokasi petani tembakau yanga ada di Pulau Lombok. Kelemahan posisi petani tembakau dalam penentuan greade kwalitas daun tembakaunya oleh pihak pabrik tentunya dapat diminimalisisr oleh lembaga pemuda. Para pemuda dapat berperan dalam pengawasan penentuan penentuan greade kwalitas tembakau yang transparan dan jujur. Apabila ini dilakukan, nilai kerugian yang dialami petani akibat penentuan greade daun tembakau yang dinilai kurang tepat dapat dikurangi.

5. Menjadi SDM pembangunan pertanian
Saat ini banyak pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita berkiprah diluar sektor pertanian. Tentunya, hal tersebut adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun demikian, setidaknya masih diperlukan para pemuda yang memiliki komitmen utnuk terjun membangun sektor pertanian.
     
Tren resesi dunia yang mengarah pada krisis pangan dan energi setidaknya akan menjadi peluang besar bagi tumbuhnya usaha tani atau usaha sektor pertanian. Apabila para pemuda yang memeiliki kekuatan dan semangat yang tinggi terjun ke dunia pertanian, tentunya negara ini masih punya harapan untuk melihat naiknya kesejahteraan petani Indonesia. Dengan pengelolaan dan manajemen yang baik usaha agribisnis pertanian yang dikelola pemuda tentnya akan dapat berkembangan dengan baik. Media pemasaran yang tidak hanya dilaukan secara koknvensional namuan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media online yang ada.

Tidak sedikit saat ini pemuda yang sukses di usia muda yang bergerak di bidang pertanian. Dukungan pemerintah dalam menumbuh kembangakan petani muda dalam berbagai program kewirausahaan pemuda dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agribisnis pertanian. Peluang yang ada dan kesempatan yang terbuka luas seharusnya menjadi mortivasi bagai pemuda untuk melakukan kegiatan agribisnis pertanian, SALAM SUKSES PEMUDA TANI PERTANIAN INDONESIA.

Sumber: sriastuti

Dalam mendukung swasembada pangan dengan tujuh komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, tebu dan kerbau di Prov. NTB. Dilakukan pertemuan workshop komunkasi, koordinasi dan diseminasi inovasi pertanian tingkat Provinsi oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB yang melibatkan berbagai unsur Dinas/Badan Instansi Lingkup Prov.(Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Bakorluh NTB), Fakultas Pertanian Unram, Babinsa serta Penyuluh Prov. Baik BPTP dan Bakorluh di Aula Balai Diklat Pertanian Narmada Kab. Lombok Barat (28/03/2016).

Dengan tugas pokok dalam melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian yang tepat sesuai spesifik lokasi. Pertemuan ini merupakan sebagai bentuk langkah awal dalam menyamakan presepsi dalam pengembangan pertanian secara umum di NTB khususnya pada tujuh komoditi padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, tebu dan kerbau ungkap Kepala BPTP NTB Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP saat membuka acara workshop

Sedangkan Kepala Bakorluh Prov. NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertanian Ir. Hj. Ulayati Ali, M.Si menjelaskan bahwa segala bentuk program kegiatan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung swasembada pangan nasional kami akan mendukung sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Selain itu, dengan visi terwujudnya system penyuluhan yang inovatif dan partisipatif bahwa petugas penyuluh pertanian dilapangan berjumlah sekitar 1295 penyuluh terdiri dari 772 penyuluh PNS dan 572 penyuluh THL-TBPP tersebar di NTB. Sehingga koordinasi, integrasi, singkronisasi lintas sektor dalam optimalisasi partisipasi masyarakat dari berbagai unsur sangat diperlukan dan penting.

Program kegiatan pada bidang pertanian Bakorluh Prov. NTB mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan petani, kegiatan pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan seperti penyuluhan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, demplot, temu teknis,latihan kunjungan dan monev BP3K, demplot komoditas alternative tembakau, sosialisasi teknologi jarwo, magang, peningkatan kapasistas penyuluh/THL-TBPP dan sebagainya.

Penyampaian program kegiatan dilakukan oleh Dinas Pertanian Prov. NTB, Dinas Perkebunan Prov. NTB, Dinas Peternakan Prov. NTB dan Badan Ketahanan Pangan Prov. NTB dalam mendukung program inovasi untuk kemandirian petani di NTB.

Sumber: bakorluh

Dalam suatu organisasi, administrasi merupakan segenap rangkaian usaha bersama yang dilaksanakan sekelompok orang yang ada dalam wadah organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi erat kaitannya dengan manajemen, wadah organisasi itu sendiri maupun kepemimpinan yang menjalankan administrasi itu. Demikian juga dengan administrasi kelompok. Sebuah organisasi kelompok tani ternak yang kuat dan maju sudah sepatutnya mempunyai administrasi kelompok yang baik dan benar untuk menunjang semua aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Perangkat administrasi kelompok yang baik dan benar diperlukan sebagai bahan informasi bagi kelompok maupun pihak lain yang berkaitan dengan kelompok.

Dalam perangkat administrasi dibedakan menjadi dua bagian pokok yaitu : administrasi organisasi dan administrasi keuangan. Dalam administrasi organisai, segala catatan yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan kegiatan organisasi kelompok diluar urusan keuangan. Sedangkan administrasi keuangan, segala catatan yang khusus berkaitan dengan keuangan kelompok.

Sumber: disnakkeswan

Hari libur bukan berarti para pemimpin kebijakan berdiam diri menikmat liburan, tetapi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana dalam kunjungan kerja di Prov. NTB (25/03/2016).

Kunjungan lapangan di gabungan kelompoktani (Gapoktan) Bismilah Praya Kab. Lombok Tengah bersama Kepala Perum Bulog Divre Prov. NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Prov. NTB, Kepala Bakorluh Prov. NTB, Wakil Bupati Kab. Lombok Tengah, Kepala Bapeluh Kab. Lombok Tengah, Babinsa, Penyuluh dan Pengurus Gapoktan di Praya. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan kerjasama pengadaan gabah/beras dalam bermitra ke Bulog.

Selain itu juga Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian menyampaikan untuk penyuluh (THL-TBPP) dengan nilai kinerja baik dimana, mampu mengarahkan gapoktan/poktan melakukan kontrak langsung ke Bulog akan menjadi nilai utama dalam pengangkatan pengawai ASN dan melalui Kementerian Pertanian akan mendapatkan fasilitas berupa sepedah motor yang sesuai dengan rangking di seluruh Indonesia.

Sedangkan dalam arah Wakil Bupati Kab. Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri bahwa pemerintah daerah akan mendukung langkah program bulog dalam menyerapan hasil gabah/besar petani sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesama pihak. Sehingga melalui Bapeluh dan Disnas Pertanian Kab. Lombok Tengah akan melakukan sosialisasi program kegiatan yang dimaksud sampai ke petani bersama penyuluh dilapangan.

Kepala Perum Bulog Divre Prov. NTB W. Kuswinhartomo menjelaskan untuk penyerapan gabah petani dari bulan januari sampai pertengah maret 2016 sekitar 720 ton. Sehingga pihaknya tetap berupaya dan berusaha untuk menyerap membeli gabah petani/beras selama harga yang sesuai dengan HPP dan standard kualitas yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Bolug  NTB akan menjalankan aturan yang sudah ada sesuai ketetapan pemerintah baik itu HPP maupun standard kualitas pembelian gabah dan beras di petani. Dan melalui Dinas Pertanian Prov. NTB akan dukungan berupa pemberian bantuan peralatan dan mesin pertanian kepada kelompoktani (poktan) dan gabungan kelompoktani (gapoktan) yang dapat bermitra langsung ke bulog.

Sumber: bakorluh

Sistem penyuluhan merupakan suatu sistem penyampaian inovasi dari sumber teknologi kepada pengguna pelaku utama dan pelaku usaha dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode yang ada  sesuai kondisi situasi dan sistem sosial ekonomi, agar inovasi dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Sekitar 15 penyuluh kehutanan yang berada di Kab. Lombok Utara melakukan pertemuan pembinaan penyuluhan bersama Kepala Bakorluh Prov. NTB, Kepala Bidang Kehutanan Bakorluh Prov. NTB, Penyuluh Prov., Kepala BKP4K KLU di saung kelompok tani hutan Maleko Bangkit Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kab. Lombok Utara (31/03/2016).

Kepala Bakorluh Prov. NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM menyampaikan bahwa penyuluh kehutanan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memotivasi dan mendorong serta membimbing masyarakat kemandirian menuju kehidupan yang lebih sejahtera dalam menjaga keseimbangan lingkungan pada alam.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dimana bahwa peran penyuluh kehutanan sebagai pendukung pembanguan kehutanan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan berbagai program pembangunan kehutanan. Sesuai dengan visi Bakorluh terwujudnya sistem penyuluhan yang inovatif dan partisipatif ungkapnya.

Selain itu, diungkapan juga keberadaan penyuluh kehutanan pada suatu desa, sangatlah penting dalam mengembangan dan memajukan desa tersebut seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar pingiran hutan.

Sedangkan Kepala Bidang Kehutanan Bakorluh Prov. NTB Suhardi, SP.,M.Si sesuai dengan kesepakatan sembalum pada tanggal 16 April 2014 bersama Kepala Bapeluh Kabupaten/Kota se NTB bahwa indikator kinerja penyuluh kehutanan untuk melakukan peningkatan kelas kemampuan kelompoktani dari pemula ke madya setiap tahunnya. Selain itu juga penyuluh kehutanan untuk memfasilitasi menjalin kemitraan usaha dan akses terhadap sumber permodalan pada kelompok tani hutan.

Terkait dengan hal tersebut maka penyuluh kehutanan untuk melakukan pendataan database registrasi kelompok tani hutan secara lengkap sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan. Sehingga akan menghasilkan upaya percepatan dalam mewujudkan kelembagaan masyarakat kelompok tani hutan yang kuat.

Untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan, perlu strategis penyuluhan yang efektif menjangkau sasaran penyuluhan terutama masyarakat ditingkat tapak yang secara umumnya memiliki kelembagaan yang lemah. Oleh karena itu, pembentukan, penguatan dan pengembangan kelompok tani huta merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: bakorluh